OPTIMALISASI PERAN TEKNOKRATIS SEKRETARIAT DPRD DALAM POLITIK ANGGARAN DAERAH DI KABUPATEN ACEH BARAT
Keywords:
DPRD Secretariat's Role, Technocratic Bridge, Budgetary Politics, Participatory Planning, Public Policy.Abstract
The formulation of the Regional Budget (APBD) is a crucial arena often hampered by a "technocratic communication gap" between the political rationality of the Regional People's Representative Council (DPRD) and the technical rationality of the Regional Government Budget Team (TAPD). This gap impacts the low accommodation of public aspirations articulated in the DPRD's Principal Ideas (Pokir) and leads to inefficiencies in the budget deliberation process. This study argues that the root of the problem is systemic: the uninstitutionalized role of Functional Planners within the DPRD Secretariat as a "technocratic bridge" with a formal mandate. Through a qualitative approach with a case study design at the West Aceh DPRD Secretariat, analyzed using the SWOT framework, this study finds that the absence of a formal mandate is the most fundamental internal weakness. This weakness hinders the optimization of internal strengths, such as permanent human resources and strategic access, while making the organization vulnerable to external threats like political resistance and bureaucratic inertia. Therefore, this policy paper recommends a regulatory policy through the issuance of a Regent's Regulation. This policy aims to institutionalize the role, capacity, and work mechanisms of planners as formally recognized policy mediators and analysts by both institutions. With this robust technocratic bridge, it is expected that the future APBD formulation process can become more synergistic, participatory, and performance-based, ensuring that every budget allocation truly addresses the real needs of the community.
References
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional.
Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat.
Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat.
Abdullah, S., & Darwanis, D. (2020). Analisis Hubungan Kemitraan antara Legislatif dan Eksekutif dalam Proses Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi, 5(3), 447–459. https://doi.org/10.24815/jimeka.v5i3.17041
Afif, N., & Suyeno, S. (2022). Peran Badan Anggaran DPRD dalam Pembahasan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara. Jurnal Legislasi Indonesia, 19(1), 101–114. https://doi.org/10.54629/jli.v19i1.890
Dunn, W. N. (2018). Public policy analysis: An introduction (6th ed.). Routledge.
Fauzi, A., & Suryanto, S. (2019). Dinamika Relasi Legislatif dan Eksekutif dalam Perumusan Kebijakan Anggaran Daerah. Jurnal Ilmu Pemerintahan, 12(2), 145–160. https://journal.umy.ac.id/index.php/jip/article/view/7543
Firman, A., & Purnomo, E. P. (2021). Otonomi Daerah dan Desentralisasi Asimetris: Refleksi dan Tantangan. Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance, 13(1), 1–14. https://doi.org/10.21787/jbp.13.2021.1-14
Hidayat, R. (2022). Pengaruh Kualitas Belanja Daerah dan Transparansi Anggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Daerah, 17(1), 45–62.
Kingdon, J. W. (2014). Agendas, alternatives, and public policies (2nd ed.). Pearson.
Kusumastuti, A., & Sabardi, A. (2021). Peran Aktor dalam Proses Perumusan Kebijakan: Studi Kasus Integrasi Pokok-Pokok Pikiran DPRD. Jurnal Analisis Kebijakan, 5(2), 88–103.
Lestari, P. (2022). Kepercayaan Publik dan Partisipasi Politik: Studi tentang Persepsi Masyarakat terhadap Kinerja Lembaga Perwakilan Daerah. Jurnal Studi Sosial dan Politik, 6(1), 78–93.
Nugroho, R. D. (2022). Reposisi Peran Jabatan Fungsional Perencana di Era Disrupsi: Dari Administratif ke Strategis. Jurnal Perencanaan Pembangunan: The Indonesian Journal of Development Planning, 6(2), 150–165. https://doi.org/10.36574/jpp.v6i2.217
Prasetyo, E. (2020). Institusionalisme Baru dalam Studi Administrasi Publik: Relevansi dan Aplikasinya di Indonesia. Jurnal Spirit Publik, 15(1), 1–14. https://doi.org/10.20961/sp.v15i1.40141
Pratama, A. Y. (2023). Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja: Tantangan dalam Pengukuran Output dan Outcome di Sektor Publik. Jurnal Manajemen Pemerintahan, 15(1), 34–49.
Putra, H. S. (2023). Menguatkan Sistem Pendukung Parlemen: Kapasitas Sekretariat DPRD dan Kualitas Demokrasi Lokal. Jurnal Wacana Politik, 8(1), 15–28. https://doi.org/10.24198/jwp.v8i1.42876
Rahman, A. Z. (2021). Peran Policy Broker dalam Menjembatani Bukti Ilmiah dan Kebijakan Publik di Indonesia. Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi, 18(3), 324–338. https://doi.org/10.31113/jia.v18i3.834
Riswanto, A. (2020). Rasionalitas dalam Kebijakan Publik: Tinjauan atas Benturan Logika Politik dan Teknokratik dalam Penganggaran Daerah. Jurnal Kebijakan Publik, 11(2), 99–110.
Sari, I. P., & Santoso, B. (2022). Efektivitas Musrenbang dan Penjaringan Pokir DPRD dalam Perencanaan Pembangunan Partisipatif. Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota, 18(3), 251–264. https://doi.org/10.14710/jpwk.18.3.251-264
Siregar, F. H. (2021). Komunikasi Teknokratis dalam Pemerintahan: Studi tentang Hambatan dan Strategi dalam Forum Lintas Sektor. Jurnal Komunikasi Pembangunan, 19(2), 156–169. https://doi.org/10.46937/19202133703
Susanto, H., & Jannah, R. (2022). Analisis Peran Strategis Sekretariat DPRD dalam Meningkatkan Kinerja Fungsi Legislasi, Anggaran, dan Pengawasan. Jurnal Borneo Administrator, 18(2), 191–208. https://doi.org/10.24258/jba.v18i2.915
Wibowo, A. S. (2021). Analisis Konsistensi Pokok-Pokok Pikiran DPRD dalam Dokumen Perencanaan Daerah (RKPD dan APBD). Jurnal Tata Kelola & Akuntabilitas Keuangan Negara, 7(1), 1–18. https://doi.org/10.28986/jtaken.v7i1.368
Yin, R. K. (2018). Case study research and applications: Design and methods (6th ed.). SAGE Publications.
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2026 Arian
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
