PERLINDUNGAN HUKUM DAN PEMBAGIAN TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK DALAM TRANSAKSI QRIS LINTAS BATAS
Keywords:
Keywords: QRIS, Consumer Protection, Payment Service Providers, Legal Liability, Cross-Border Payments.Abstract
The expansion of the Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) into domestic and cross-border payments raises legal issues concerning consumer protection and the allocation of liability. This study examines the national and international legal frameworks governing QRIS and the responsibilities of Bank Indonesia, payment service providers, and merchants for consumer losses. It applies normative legal research using statute and conceptual approaches, with legal materials collected through a literature review and examined descriptively and analytically. The analysis identifies overlapping protections under consumer protection, electronic transactions, fund transfers, personal data protection, and payment system regulations. Liability requires attention to contractual relationships, the source of the loss, and each party’s control over the transaction process. Payment service providers and merchants bear responsibilities according to their respective obligations, while Bank Indonesia performs regulatory and supervisory functions. Cross-border transactions introduce additional challenges involving applicable law, dispute resolution forums, electronic evidence, and coordination between jurisdictions. The study recommends clearer contractual allocation of liability, effective complaint handling, and coordinated recovery mechanisms to strengthen legal certainty and consumer redress.
References
Anisa, F. N., & Andraini, F. (2023). Perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi menggunakan sistem pembayaran berbasis QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard). Jurnal Cahaya Mandalika (JCM), 2(4), 912–915.
Bank Indonesia. (2016). Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran.
Bank Indonesia. (2019). Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/18/PADG/2019 tentang Implementasi Standar Nasional Quick Response Code untuk Pembayaran.
Bank Indonesia. (2021). Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI/2021 tentang Penyedia Jasa Pembayaran.
Bank Indonesia. (2022). Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 24/1/PADG/2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/18/PADG/2019.
Bank Indonesia. (2025a). Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/18/PADG/2019.
Bank Indonesia. (2025b). Peraturan Bank Indonesia Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pengaturan Industri Sistem Pembayaran. https://www.bi.go.id/id/publikasi/peraturan/Pages/PBI_102025.aspx
Bank Indonesia. (2026). Peraturan Bank Indonesia Nomor 6 Tahun 2026 tentang Pelindungan Konsumen Bank Indonesia.
Bank Indonesia. (n.d.). Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS).
Cahyowulandari, K., Pandiangan, H. J., & Hutahaean, A. (2026). Penegakan hukum tindak pidana terhadap pemalsuan kode QRIS di rumah ibadah: Studi kasus putusan PN Jakarta Selatan Nomor 419/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL. Rechtsnormen Komunikasi dan Informasi Hukum, 5(1), 18–19.
Fauziah, K., Khaerani, A., Hakim, A. R., & Rofiqoh, A. (2026). Perlindungan hukum terhadap pelaku usaha dalam sistem pembayaran digital (QRIS) berdasarkan UU ITE. Jurnal Ilmiah Nusantara (JINU), 3(5), 194–196.
Financial Stability Board. (2020). Enhancing cross-border payments: Stage 3 report to the G20.
Herlambang, P. A. A., Dantes, K. F., & Adnyani, N. K. S. (2026). Regulasi penggunaan sistem pembayaran QRIS pada transaksi bisnis internasional. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, 4(2), 3268–3276. https://doi.org/10.61104/alz.v4i2.4768
Kontan. (2026, 26 Januari). Transaksi QRIS cross border perbankan kian meroket, pertumbuhan capai tiga digit.
Marketing Interactive. (2026, 8 Januari). BI unveils cross border expansion and merchant growth plans for QRIS.
Mumtakhinah, R. I., Triandani, S., Noor, N. A., Apriliani, R. F., Ramadhani, B. I. C., & Baidhowi. (2026). Surcharge dalam transaksi QRIS: Analisis perlindungan konsumen dan penegakan hukum berdasarkan Peraturan Bank Indonesia. Sinergi: Jurnal Ilmiah Multidisiplin, 2(6), 2844–2865. https://doi.org/10.66914/289bx057
Nst, I. S., & Hidayat, R. (2026). Tinjauan yuridis terhadap larangan pengalihan biaya administrasi QRIS kepada konsumen berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI/2021 dan Fatwa DSN MUI Nomor 116 Tahun 2017.
OECD. (2022). G20/OECD high-level principles on financial consumer protection. OECD Publishing.
Pajakku. (2026, 11 Mei). Daftar negara yang bisa transaksi dengan QRIS, terbaru China.
Purba, R. S. D., & Dwijayanthi, P. T. (2025). Perlindungan hukum terhadap layanan pembayaran elektronik berbasis QRIS pada transaksi offline dan online. Jurnal Kertha Desa, 13(11), 1222–1228.
Rahmadani, V., & Yuniarti. (2023). Tanggung gugat penyelenggara jasa pembayaran sektor perbankan dalam transaksi menggunakan QR Code Indonesian Standard (QRIS). Jurist Diction, 6(4), 781–802. https://doi.org/10.20473/jd.v6i4.42505
Ramadhan Pi, M. T., Widodo, E., Prawesthi, W., & Mannulusi, A. (2026). Perlindungan hukum bagi pengguna QRIS terhadap kejahatan siber dalam bertransaksi digital. Judge: Jurnal Hukum, 6(8), 1600.
Republik Indonesia. (1999). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
Republik Indonesia. (2008). Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Republik Indonesia. (2011). Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana.
Republik Indonesia. (2022). Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.
Republik Indonesia. (2023). Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
Republik Indonesia. (2024). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Ritonga, M. A. T., & Tania, F. C. (2026). Perlindungan konsumen terhadap pembebanan biaya administrasi oleh pelaku usaha mikro pada transaksi melalui QRIS. Punggawa Law Review, 1(4), 149–153.
Safitri, R. N., Budiman, Z. A., & Puspitasari, S. R. (2025). Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, 6(4), 4.
Sari, D. F., Wulandari, D. B., & Kultsum, I. (2026). Positioning QRIS within global retail payment systems: Comparative and regulatory perspectives. Margin Eco, 10(1), 38–51. https://doi.org/10.32764/margineco.v10i1.7069
Tomayahu, N. S., & Gumanti, R. (2024). Tinjauan hukum terhadap kerjasama internasional dalam pembayaran lintas negara berbasis kode quick response. Al-Mizan (e-Journal), 20(1), 193–218.
Trinanda, M. E., Nurfitrah, M. A., & Elvionita, S. (2025). Perlindungan konsumen dalam transaksi QRIS yang dinyatakan berhasil namun dana tidak diterima oleh merchant. Sol Justicia, 8(1), 21–32. https://doi.org/10.54816/sj.v8i1.948
Trip.com. (2026, 14 Mei). Ekspansi QRIS ke luar negeri: Daftar negara dan cara pembayaran.
United Nations General Assembly. (2015). United Nations guidelines for consumer protection (Resolution 70/186).
Veritask. (2026). Peraturan Bank Indonesia Nomor 10 Tahun 2025 menata ulang industri sistem pembayaran.
Wibowo, M. A. P., & Sari, S. P. (2025). Analisis perlindungan hukum terhadap konsumen dalam penyelenggaraan cross border payment melalui integrasi QR Code pada kawasan ASEAN. RechtJiva, 2(2), 277–299.
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2026 Faraz Satya Banyuaji, Desvita Permatasari, Nuri Rahmawati, Muhammad Erwin Ramdhani, Alisya Ziliana Khofsoh

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.









